Pelarangan Ngangkang Saat Duduk Di Motor

Banda Aceh - Dosen FKIP Unsyiah, Rosnani Sahardin menyatakan aturan larangan perempuan duduk ngangkang merupakan upaya pengalihan isu yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Lhokseumawe. Karena selama ini di Pemkot Lhokseumawe ada banyak ketimpangan yang terjadi seperti korupsi, perselingkungan kekuasaaan dan juga menyangkut dengan kemiskinan.

Jadi, dengan diciptakannya aturan tersebut telah menutupi isu-isu krusial lainnya. Sehingga opini publik telah disibukkan membahas persoalan ngangkang tersebut yang sangat diskriminatif. Apa lagi aturan tersebut dibuat hanya dikhususkan untuk perempuan. Seakan-akan perempuan yang selalu bermasalah dalam penegakan Syariat Islam.
Pengalihan isu ini tentunya akan sangat menguntungkan pihak-pihak tertentu yang mengambil kesempatan itu. Isu krusial korupsi tenggelam akibat isu tersebut bergulir. Ditambah lagi kurang pahamnya Pemkot dalam setiap mengeluarkan aturan. Sehingga aturan tersebut terkesan asal bunyi saja.
Kalimat panjang tersebut disampaikan oleh salah seorang Dosen FKIP Universitas Syiah Kuala yang ikut hadir langsung dalam diskusi tersebut. Pernyataan ini disampaikan saat The Globe Journal dan beberapa media lain lmelakukan wawancara khusus dengan dosen tersebut.
"Jadi itu menurut saya upaya pengalihan isu, agar kesalahan seperti korupsi dan lain-lain bisa tertutupi dengan aturan itu," tuding Dosen FKIP Unsyiah, Rosnani Sahardin disela-sela diskusi di Lingka Kupi Kamis (10/1/2013).
Diskusi yang bertemakan “Syariatkah Perempuan Duduk Ngangkang?” memang menuai kritik dari setiap peserta yang hadir. Acara yang diselenggarakan oleh Forom Islam Rahmatanlilalamin mengundang antusiame beberapa elemen sipil dan akademisi untuk ikut nimprung langsung dalam diskusi itu.
Diantaranya juga hadir ditengah-tengah diskusi tersebut dosen IAIN Fuad Mardhatillah dan juga sejumlah akademisi lainnya. Demikian juga sejumlah mahasiswa juga ikut memadati warung kopi yang kerap dijadikan tempat diskusi membedah berbagai macam isu yang sedang berkembang di Aceh.

Dosen FKIP Unsyiah itu yang memakai style baju berwarna biru kembali bercerita bahwa masa kini perempuan sudah go public. Artinya, perempuan diera maju ini sudah mengecap pendidikan yang tinggi, tentunya mereka juga perlu menampakkan eksistensinya diranah publik. "Perempuan sekarang itu tidak lagi hanya tinggal di rumah, tapi sudah keluar ke publik menunjukkan kemampuannya, jadi tidak saatnya perempuan dikungkung kebebasannya," tukas Rosnani kembali berapi-api saat ditemui khusus oleh beberapa media. 
Aturan itu, katanya kembali, dibuat harus memiliki unsur kepentingan orang banyak. Jangan aturan dibuat hanya menguntungkan satu pihak. Tentu kalau ini terjadi ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seperti aturan ngangkang tersebut, perempuan sangat dirugikan terkait aturan tersebut.
Kalau memang duduk ngangkang bisa menampakkan paha seseorang, katanya kembali. Tinggal dihimbau setiap yang duduk ngangkang di kenderaan untuk memakai celana di dalam rok. Jadi, tidak perlu melarang duduk ngangkang.
"Duduk menyamping itu capek lho, paling lama sanggup duduk menyamping itu 1 jam, setelah itu bisa sakit pinggang, bayangkan kalau perjalanan jauh," tukasnya kembali.
Menyangkut ada indikasi berbuat mesum saat duduk ngangkang. Menurut dosen Unsyiah ini tidak masuk akal alasan demikian."Buat mesum kok di tempat umum, gak mungkin terjadi itu, ngangkang ditempat ramai, mau buat apa," katanya.
Makanya aturan itu harus dibuat yang serealistis mungkin, lanjutnya. Larang duduk ngangkang, padahal yang larang itu cari juga yang ngangkang itu, aturan pakai rok di Aceh Barat, padahal di cari yang di dalam rok itu juga.
Artinya apa, katanya kembali, aturan yang dibuat itu harus dikoordinasikan dengan berbagai stakeholder. Sehingga tidak menimbulkan polemik dikemudian hari seperti larangan duduk ngangkang saat ini di Pemkot Lhokseumawe.

"